Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa Jakarta tetap sebagai Ibu Kota Indonesia, hal ini disampaikan dalam Leaders Forum: Unlocking Investment For Jakarta’s Transformation To Top #50 Global City By 2030 di Balai Kota Jakarta. Sebagai mantan Sekretaris Kabinet pada era pemerintahan Jokowi, Pramono mengatakan bahwa saat itu peraturan untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur telah disiapkan namun tidak ditandatangani oleh Presiden Jokowi.
Pramono juga menegaskan bahwa hingga saat ini peraturan tersebut belum ditandatangani di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, sehingga Jakarta masih tetap berstatus ibu kota. Undang-Undang yang berlaku menyatakan bahwa kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan tanggal penetapan pemindahan ibu kota negara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyatakan bahwa Ibu Kota Nusantara saat ini belum berstatus sebagai Ibu Kota Indonesia, dan perpindahan secara definitif baru akan terjadi setelah Keputusan Presiden dikeluarkan.
Tito belum dapat memastikan kapan Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden terkait IKN akan dikeluarkan, karena hal tersebut sepenuhnya bergantung kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, Jakarta tetap berstatus sebagai Ibu Kota Negara hingga adanya keputusan resmi terkait pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara.
