TNI, sebagai institusi pertahanan negara, secara tegas menyatakan komitmennya dalam mendukung kebebasan berpendapat sebagai nilai demokrasi yang dijunjung tinggi di Indonesia. Dalam sebuah siaran pers yang diterima dari Puspen TNI, Mabes TNI menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi secara terbuka dan bertanggung jawab.
Menyikapi dugaan intimidasi terhadap warga sipil yang mengkritik UU TNI serta isu seputar karier prajurit yang bergerak ke ranah sipil, TNI mengklaim bahwa mereka menjaga prinsip netralitas dan tidak terlibat dalam upaya untuk membungkam suara publik. Tugas utama TNI adalah melindungi kedaulatan negara, wilayah, dan rakyat Indonesia, bukan terlibat dalam urusan politik praktis.
TNI juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan segala bentuk intimidasi, tekanan, atau ancaman yang mereka alami kepada kepolisian. Aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menyelidiki serta menindaklanjuti laporan tersebut guna mengungkap pelaku sebenarnya.
Lebih lanjut, TNI menolak tudingan tanpa bukti yang diarahkan kepada mereka dan mengajak masyarakat untuk waspada terhadap provokasi dan penggiringan opini yang menyesatkan. Ketua DPR RI, Puan Maharani, juga berkomitmen untuk memastikan upaya penegakan hukum terhadap dugaan intimidasi terhadap mahasiswa yang menggugat UU TNI di Mahkamah Konstitusi.
Pengadilan sebelumnya telah menerima beberapa gugatan baik uji formil maupun uji materi terkait UU TNI. Dalam situasi ini, TNI memastikan bahwa mereka akan tetap memberikan dukungan terhadap kebebasan berpendapat serta menegaskan komitmennya untuk menjaga ruang demokrasi bersama seluruh elemen bangsa.
