Rapat paripurna yang diadakan di Gedung DPRD Pangandaran pada tanggal 22 April 2025 menjadi kesempatan bagi Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, untuk memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran Tahun 2024. Dalam sambutannya, Asep menyatakan bahwa meskipun terdapat capaian positif sepanjang tahun tersebut, masih diperlukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. LKPJ dibuat sesuai dengan peraturan yang mencakup berbagai aspek terkait urusan pemerintahan daerah, kebijakan strategis, dan tugas dari pemerintah pusat dan provinsi.
Asep menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Evaluasi LKPJ tidak hanya merupakan kewajiban laporan tahunan, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. DPRD Pangandaran memberikan rekomendasi penting kepada pemerintah daerah untuk terus memacu pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam hal pemutakhiran data peserta BPJS, manajemen PAD, dan penyelesaian status pegawai non-ASN.
Ketua DPRD Asep Noordin menegaskan bahwa rekomendasi yang diberikan harus dijadikan panduan dalam upaya memperbaiki sektor pemerintahan. Evaluasi LKPJ Bupati Tahun 2024 mencerminkan komitmen DPRD Pangandaran untuk mengawal pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan membangun Pangandaran yang lebih transparan dan akuntabel. Semua langkah ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi daerah dan memberikan manfaat yang lebih baik kepada rakyat.
