Polemik seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran telah menarik perhatian banyak pihak. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mempertanyakan masalah tumpang tindih dalam tata ruang yang menjadi sumber permasalahan. DPRD dan aktivis lingkungan telah mengkritik kehadiran KJA tersebut. Meskipun perusahaan yang mengoperasikan KJA menyatakan bahwa aktivitas mereka sudah berlangsung sejak 2019, namun DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut. Langkah ini diambil untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan keberlanjutan lingkungan.
