Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) tengah berupaya meningkatkan penerimaan pajak dari penyewaan vila, menyusul penurunan bisnis perhotelan di daerah tersebut. Koordinasi dilakukan dengan setiap pemerintah kecamatan untuk melakukan pendataan bangunan vila yang belum memiliki izin. Tujuannya adalah agar Pemkab Bogor bisa memperoleh lebih banyak pemasukan pajak dari sektor penyewaan vila yang telah berizin di masa mendatang.
Menurut Kepala Bappenda Kabupaten Bogor, Andri Hadian, banyak vila yang masih belum memiliki izin resmi. Koordinasi dilakukan dengan pihak kecamatan untuk melakukan pendataan, terutama yang dimiliki oleh individu. Berdasarkan informasi dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor, okupansi hotel selama cuti bersama Idulfitri 1446 Hijriah hanya sekitar 65 persen, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 90 persen. Pelemahan bisnis perhotelan ini disebabkan oleh penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025.
Pemerintah Kabupaten Bogor berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor penyewaan vila sebagai alternatif untuk mengatasi melemahnya bisnis perhotelan. Semua langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengembangkan pendapatan daerah secara berkelanjutan dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang sedang berubah.