Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa dan lainnya. Berkas perkara sudah dilimpahkan oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengonfirmasi pelimpahan tersebut pada Senin, 24 Maret 2025. JPU memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan sebelum kasus tersebut akan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Selain Risnandar, dua tersangka lainnya adalah Sekretaris Daerah Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Novin Karmila.
Menurut keterangan dari KPK, Novin diduga terlibat dalam pencatatan uang terkait pemotongan anggaran Ganti Uang (GU) dengan bantuan stafnya, Mariya Ulfa (MU) dan Tengku Suhaila (TS). Novin juga diduga melakukan penyetoran uang kepada Risnandar dan Pomi Nasution melalui ajudan Pj Wali Kota. Risnandar sendiri disebut menerima uang sejumlah Rp2,5 miliar terkait pemotongan anggaran GU di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru sejak Juli 2024.
KPK juga mengungkap bahwa kasus ini terbongkar melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Desember 2024 lalu, di mana sembilan orang ditangkap dan uang tunai lebih dari Rp1,39 miliar disita. Risnandar dan rekan-rekannya dijerat dengan Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pemeriksaan saksi dan penggeledahan puluhan tempat juga telah dilakukan untuk memperkuat pembuktian kasus ini.
