Pentingnya Reformasi Intelijen Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Keamanan
Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie mengadakan diskusi terbatas yang membahas mengenai Reformasi Intelijen Indonesia pada 19 Maret 2025. Diskusi ini melibatkan berbagai pihak seperti akademisi, peneliti, dan praktisi guna membahas tantangan serta prospek reformasi intelijen Indonesia.
Reformasi Intelijen Indonesia merupakan langkah yang penting untuk memperkuat kelembagaan Badan Intelijen Negara (BIN) agar dapat lebih adaptif dalam menghadapi ancaman global. Diskusi tersebut menekankan perlunya transformasi dalam kultur kerja intelijen serta peningkatan pengawasan kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme BIN.
Reformasi Rekrutmen dan Kultur Intelijen
Peneliti dari Center for International Relations Studies, Awani Yamora Masta, menyuarakan bahwa sistem rekrutmen dan penempatan personel sangat menentukan efektivitas badan intelijen. Ia menyoroti pentingnya rekrutmen berbasis kompetensi teknis dan keseimbangan struktural organisasi, bukan hanya berdasarkan kedekatan politik semata.
Selain itu, kultur intelijen yang fokus pada kerahasiaan juga menghadapi tantangan dalam era keterbukaan informasi yang semakin meningkat. Peningkatan kritik terhadap penggunaan seragam agen intelijen dan perubahan nomenklatur lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) semakin mencolok, hal ini berpotensi merusak kerahasiaan operasi intelijen.
Penguatan Mekanisme Pengawasan untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang
Muhamad Haripin dari BRIN menegaskan bahwa mekanisme pengawasan yang ketat diperlukan agar BIN tidak menyalahgunakan wewenangnya. Tantangan terbesar dalam sistem intelijen Indonesia adalah tumpang tindih kewenangan antar-lembaga dan minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya peningkatan oversight atau pengawasan terhadap BIN, serta mempertimbangkan pembentukan komite khusus di DPR atau mekanisme audit independen guna memastikan transparansi dan akuntabilitas kerja intelijen.
Rekomendasi Reformasi Intelijen Indonesia
Sejumlah rekomendasi penting dihasilkan dari diskusi tersebut guna memperkuat kelembagaan intelijen di Indonesia:
Penerapan Threat-Based Intelligence sebagai standar operasional BIN untuk meningkatkan deteksi dini ancaman.
Reformasi rekrutmen personel dengan menekankan pada keahlian teknis seperti analisis data, teknologi informasi, diplomasi, dan kontraterorisme.
Menjaga independensi kelembagaan dengan memastikan bahwa proses rekrutmen dan promosi berbasis kompetensi, bukan afiliasi politik.
Memperkuat mekanisme pengawasan melalui pembentukan komite khusus di DPR atau audit independen.
Menyesuaikan regulasi kelembagaan intelijen guna memastikan transparansi, efisiensi anggaran, dan optimalisasi peran BIN dalam menjaga stabilitas nasional.
Dengan adanya Reformasi Intelijen Indonesia yang sesuai dengan rekomendasi tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem intelijen yang lebih adaptif, profesional, dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan nasional maupun global.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara
