Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) mendorong untuk memisahkan pemilihan umum (Pemilu) tingkat nasional dari Pemilu tingkat lokal. Menurut peneliti Puskapol UI, Delia Wildianti, pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2019 dan 2024 tidak mencapai target untuk meningkatkan literasi pemilih. Delia mengatakan bahwa pemilih harus membuat banyak pilihan terutama di tingkat legislatif, yang dapat menyulitkan pemilih dan memunculkan praktik money politics. Oleh karena itu, Puskapol UI merekomendasikan agar DPR mempertimbangkan pemisahan antara pemilu nasional dan lokal untuk memperkuat sistem presidensial.
Sebagai solusi alternatif, Puskapol UI merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi No 55/PUU-XVII/2019 yang mendukung pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sistem presidensial dan mengurangi kompleksitas dalam pemilihan umum. Selain itu, founder Sindikasi Pemilu dan Demokrasi Dian Permata juga mengusulkan penerapan sistem berjenjang dalam keikutsertaan partai politik dalam pemilu, mirip dengan sistem degradasi dan promosi dalam liga sepak bola. Usulan tersebut bertujuan untuk membatasi partai politik baru agar memulai perjuangan dari tingkat kabupaten/kota sebelum naik ke tingkat provinsi dan nasional. Upaya ini dilihat sebagai langkah penting dalam menyiasati fenomena partai politik baru yang langsung ikut pemilu tingkat nasional tanpa pengalaman politik yang cukup atau partai yang tidak lolos dalam satu pemilu kemudian mendirikan partai baru untuk pemilu berikutnya. Melalui pemisahan pemilu nasional dan lokal serta penerapan sistem berjenjang, diharapkan dapat memperkuat demokrasi dan stabilitas politik di Indonesia.