Lembaga survei Median melaporkan hasil survei terbaru terkait respons publik terhadap instruksi dari PDIP yang meminta kepala daerah anggotanya untuk menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Survei ini dilakukan dalam konteks dinamika politik yang semakin ketat setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dengan tujuan untuk mengevaluasi pendapat netizen mengenai langkah politik yang diambil oleh partai tersebut.
Peneliti senior Median, Ade Irfan Abdurahman, menjelaskan bahwa survei tersebut menanyakan langsung kepada netizen apakah mereka setuju atau tidak dengan instruksi PDIP tersebut. Hasil survei menunjukkan bahwa 37,3 persen responden menyatakan setuju, 46,1 persen tidak setuju, dan 16,6 persen netral atau tidak memberikan tanggapan.
Menurut Ade, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa tidak semua publik mendukung sepenuhnya langkah politik yang diambil oleh PDIP dalam menanggapi situasi hukum yang melibatkan Hasto Kristiyanto. Sebagian besar netizen cenderung berharap bahwa kepala daerah lebih fokus pada peran mereka sebagai pejabat publik daripada sebagai kader partai.
Survei ini juga mengindikasikan bahwa beberapa netizen percaya bahwa pejabat publik, terutama kepala daerah, seharusnya menjalankan tugas mereka sebagai pemimpin daerah tanpa adanya intervensi politik, terutama dalam acara resmi yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Meskipun sebagian netizen setuju dengan langkah yang diambil oleh PDIP, survei ini mencerminkan adanya keraguan di kalangan publik terkait respons partai tersebut.
Survei dilakukan melalui media sosial pada tanggal 21-22 Februari 2025 dengan metode Non-Probability Sampling. Hasil survei ini memberikan gambaran yang menarik mengenai persepsi publik terhadap instruksi PDIP dan menunjukkan kompleksitas opini di kalangan netizen terkait isu ini. Semua hasil survei dapat diakses secara langsung melalui situs resmi Lembaga Survei Median.