Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka, meminta Polri untuk transparan dan profesional dalam menangani kasus dugaan pemerasan yang melibatkan eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro. Hal ini dilakukan untuk menjaga maruah institusi dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap Polri. Martin menegaskan bahwa tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum, sehingga jika terbukti bersalah, anggota Polri yang terlibat harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kasus ini dimulai dari dugaan pemerasan yang dilakukan AKBP Bintoro terhadap keluarga tersangka kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Bintoro diduga meminta uang sebesar Rp20 miliar agar proses penyelidikan terhadap kedua tersangka dihentikan. Propam Polda Metro Jaya telah menahan Bintoro dan menempatkannya dalam penempatan khusus bersama tiga anggota polisi lainnya yang juga terlibat dalam kasus serupa.
Martin memberikan apresiasi terhadap langkah awal Polri dalam menahan para terduga pelanggar, namun ia menekankan pentingnya proses hukum yang akuntabel dan tegas. Ia juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk konsisten dalam menindak tegas anggota yang bersikap indisipliner tanpa pandang bulu. Menurut Martin, penegakan hukum harus mengikuti prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Martin menegaskan bahwa Polri harus berbenah agar kasus-kasus seperti ini tidak mencoreng citra institusi. Reformasi di dalam tubuh Polri perlu terus dilakukan untuk mengatasi banyaknya kasus pelanggaran yang melibatkan oknum kepolisian. Dengan demikian, Polri dapat menjalankan tugasnya sebagai pelayan utama bangsa/rakyat sesuai dengan moto Rastra Sewakotama.
