Arif Rahman, anggota Komisi IV DPR, mengusulkan pembentukan tim investigasi oleh pemerintah untuk mencari pemilik pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten. Dia menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membongkar pagar laut tersebut, namun juga menekankan pentingnya mengungkap dalang atau pelaku di balik kasus tersebut. Arif menegaskan bahwa pagar laut dengan panjang seperti itu tidak mungkin dibangun dalam waktu singkat, mengisyaratkan kemungkinan proyek tersebut telah berjalan lama tanpa tindakan atau respons terhadap laporan masyarakat. Politikus Partai NasDem ini menyoroti kegagalan Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono dalam menjalankan tugasnya dan menegaskan perlunya tindakan hukum jika pemagaran dilakukan oleh pengembang PIK 2. Sementara Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui segel proyek pagar laut dan memerintahkan pencabutannya serta penyelidikan lebih lanjut terkait kontroversi tersebut.Ini menjadi langkah yang krusial dalam menangani masalah ini dengan tegas.
