Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri sedang menyelidiki dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Brigjen Himawan Bayu Aji dari Dittipidsiber Bareskrim Polri mengatakan bahwa mereka sedang berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka juga sedang menunggu hasil pemeriksaan dari BSSN terkait dugaan kebocoran data tersebut.
Sebelumnya, terdapat kabar bahwa sebanyak 6 juta data NPWP diduga bocor dan diperjualbelikan di Breach Forums. Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, mengungkapkan bahwa data tersebut termasuk data milik Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan lainnya. Namun, Direktorat Jenderal Pajak memastikan bahwa data NPWP yang mereka kelola tidak mengalami kebocoran.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti menyatakan bahwa data log acces di Direktorat Jenderal Pajak tidak mengalami kebocoran dalam 6 tahun terakhir. Struktur data yang bocor bukanlah yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Kalaupun ada kebocoran, bukan berasal dari sistem DJP.