Prabowo Subianto

HomeBeritaTransfer Senjata Harus Dipatuhi Ketentuan Hukum Internasional

Transfer Senjata Harus Dipatuhi Ketentuan Hukum Internasional

HAMILTON – Pada Jumat (30/8), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Ukraina, dan mendorong semua negara untuk mematuhi hukum internasional saat melakukan transfer senjata dan amunisi.

“Serangan yang meningkat di Ukraina telah menyebabkan lebih banyak kematian dan cedera pada warga sipil serta penghancuran besar-besaran infrastruktur sipil, termasuk fasilitas energi, kesehatan, dan pendidikan,” kata Adedeji Ebo, wakil dari Perwakilan Tinggi PBB untuk Urusan Perlucutan Senjata, dalam sesi di Dewan Keamanan PBB.

Ebo juga menyoroti dukungan militer yang terus berlangsung untuk Ukraina, termasuk penyediaan “senjata konvensional berat seperti tank tempur, pesawat tempur, dan sistem rudal” oleh berbagai negara. Dia menekankan pentingnya semua negara untuk mematuhi hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan dalam mentransfer senjata dan amunisi.

“Laporan terkait penggunaan amunisi tandan dan kontaminasi luas dengan ranjau dan sisa-sisa bahan peledak perang di Ukraina sangat memprihatinkan,” tambahnya. Ebo kembali menegaskan komitmen PBB untuk mencari penyelesaian damai atas konflik tersebut, dengan menyatakan, “Sudah waktunya untuk mengakhiri konflik ini.”

Di sisi lain, Wakil Tetap Rusia untuk PBB, Dmitry Polyanskiy, mengkritik peran Barat dalam memasok senjata ke Ukraina, dengan alasan bahwa hal itu hanya memperpanjang konflik dan menyebabkan penderitaan manusia yang signifikan.

Mengutip pembicaraan damai yang diadakan di Istanbul, Turki, pada Maret 2022, Polyanskiy mengungkapkan bahwa ada kesepakatan yang menguntungkan bagi Ukraina, namun pemimpin Barat, terutama mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, mendorong Ukraina untuk menolak kesepakatan tersebut dengan mendukungnya dengan senjata Barat agar bisa menghadapi Rusia.

Polyanskiy juga mengecam pemerintah Ukraina karena mengesahkan undang-undang yang melarang organisasi keagamaan yang memiliki hubungan dengan Moskow beroperasi di Ukraina, yang berpotensi melarang Gereja Ortodoks Ukraina (UOC).

Wakil Tetap AS untuk PBB, Robert Wood, menuduh Iran, Korea Utara, dan China memberikan dukungan material kepada Rusia untuk menjalankan perang di Ukraina. Wood juga menuduh China mengekspor bahan-bahan strategis ke Rusia, seperti nitroselulosa, alat mesin, mikroelektronika, optik, teknologi UAV, dan rudal jelajah, untuk digunakan dalam konflik Ukraina.

“Dalam situasi ini, China tidak dapat bersikap dua muka. China tidak dapat berpura-pura mendukung perdamaian dan hubungan baik dengan Eropa sementara juga memperburuk ancaman terbesar terhadap keamanan Eropa sejak berakhirnya Perang Dingin,” katanya.

Utusan China untuk PBB, Geng Shuang, menanggapi pernyataan Wood dengan menegaskan bahwa posisi China mengenai Ukraina konsisten dan jelas. Shuang menekankan pentingnya promosi dialog damai dan penyelesaian politik untuk krisis Ukraina.

(Artikel ini bersumber dari Antara dan Republika)