Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide, menyerahkan surat diplomatik kepada Perdana Menteri Palestina, Mohammad Mustafa, di Brussels.
BRUSSELS — Norwegia menyerahkan surat diplomatik kepada perdana menteri Palestina sebagai tindakan terakhir untuk mengakui negara Palestina. Langkah simbolis ini tampaknya membuat Israel marah.
Norwegia, Irlandia, dan Spanyol berjanji akan mengakui negara Palestina dalam langkah historis yang semakin mengisolasi Israel di panggung internasional. Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide, menyerahkan surat diplomatik itu kepada Perdana Menteri Palestina, Mohammad Mustafa, di Brussels.
Dalam kunjungannya ke Eropa untuk mendapatkan dukungan bagi Palestina, Mustafa juga bertemu dengan menteri luar negeri dan pejabat tinggi Uni Eropa. Norwegia bukan bagian dari Uni Eropa.
Tindakan diplomatik Norwegia, Irlandia, dan Spanyol disambut baik oleh pejabat Palestina yang telah lama berjuang untuk mendirikan negara di Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza, yang diduduki oleh Israel setelah perang pada tahun 1967.
“Pengakuan ini sangat berarti bagi kami, ini merupakan hal terpenting yang biasa dilakukan siapa pun bagi rakyat Palestina. Ini hal besar bagi kami,” kata Mustafa pada hari Minggu (26/5/2024).
Pengakuan resmi dari Norwegia, Irlandia, dan Spanyol dijadwalkan akan dilakukan pada hari Selasa (28/5/2024) mendatang. Tiga negara tersebut memiliki hubungan baik dengan Israel dan Palestina, namun juga telah lama memperjuangkan pendirian negara Palestina.
Sebanyak 140 negara, atau lebih dari dua pertiga anggota PBB, telah mengakui negara Palestina. Namun, mayoritas dari 27 negara anggota Uni Eropa belum mengakui negara Palestina. Beberapa negara anggota mengatakan bahwa mereka akan mengakui negara Palestina ketika kondisinya sudah tepat.
Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Inggris mendukung pendirian negara Palestina yang merdeka bersamaan dengan Israel, namun hal tersebut harus tercapai melalui negosiasi.
Belgia, yang saat ini memegang presidensi Uni Eropa, mengatakan bahwa semua sandera Israel yang ditawan oleh Hamas harus dibebaskan dan perang di Gaza harus diakhiri terlebih dahulu. Beberapa pemerintah mendukung inisiatif baru untuk mencapai solusi dua negara, 15 tahun setelah negosiasi antara Israel dan Palestina untuk mencapai hal tersebut gagal.
Penyerahan surat diplomatik ini dilakukan dua hari setelah Mahkamah Internasional memerintahkan Israel untuk menghentikan operasi militer di Rafah, tindakan lain yang mengisolasi Israel.
Beberapa hari sebelumnya, Jaksa Mahkamah Pidana Internasional meminta surat penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, dan tiga petinggi Hamas.
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, serangan Israel yang dimulai tujuh bulan lalu telah menewaskan lebih dari 35.000 rakyat Palestina. Serangan dan pembatasan gerak yang diterapkan oleh Israel juga telah memicu krisis kemanusiaan dan kelaparan.
Sumber: AP (dikutip dari Republika)