Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa banyak warga yang kesulitan menemukan keberadaan bupati petahana di berbagai daerah karena mereka sibuk di Jakarta mencari ‘tiket’ rekomendasi dari partai politik untuk maju dalam Pilkada 2024.
“Saya dengar sekarang susah mencari bupati di daerahnya yang ingin maju. Rata-rata bulan-bulan ini menjelang pendaftaran tanggal 27 semuanya sibuk di Jakarta. Mereka sedang mencari tiket rekomendasi,” kata Tito dalam Rapat Kerja Nasional XVI Apkasi yang disiarkan di kanal YouTube Apkasi pada Rabu (10/7).
Tito menyebut kondisi ini sebagai dampak negatif dari Pilkada langsung. Ia merasa kasihan dengan calon kepala daerah yang harus berjuang mendapatkan rekomendasi dan maju dalam Pilkada.
“Mereka harus berjuang. Kasian. Biayanya mahal,” tambahnya.
Selain itu, Tito juga mengungkapkan bahwa calon kepala daerah harus mengeluarkan biaya besar untuk tim sukses dan pembuatan alat peraga kampanye. Ia juga menyebut bahwa ada fenomena di mana calon terkadang ditipu oleh tim suksesnya sendiri.
Melihat kondisi tersebut, Tito tidak heran jika biaya yang dikeluarkan calon kepala daerah mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah.
Namun, ia menekankan agar kondisi ini tidak hanya disalahkan kepada kepala daerah. Sistem politik yang ada membuat Pilkada menjadi mahal dan menciptakan korupsi.
“Tidak hanya menyalahkan kepala daerah. Sistem politik yang membuat Pilkada mahal dan menciptakan korupsi,” ujarnya.
Tito juga menegaskan perlunya mencari cara untuk mereduksi biaya politik dalam rekruitmen kepala daerah agar tidak melahirkan korupsi. Selama biaya politik tinggi, maka akan kembali dalam bentuk korupsi.
“Dulu saya bilang waktu saya Kapolri, menangkap kepala daerah bukan prestasi luar biasa. Beda dengan menangkap teroris dan narkoba,” pungkasnya.