BANDA ACEH – Jalur Gaza dilaporkan memiliki cadangan gas alam lepas pantai yang terletak 36 kilometer di lepas pantainya. Fakta ini menimbulkan motif sebenarnya dari kengototan Israel atas kendali penuh atas Jalur Gaza untuk pemberantasan Hamas. Apakah tekad Tel Aviv untuk menguasai wilayah tersebut setelah perang ada hubungannya dengan sumber energi Palestina?
Israel mengklaim terus membuat kemajuan operasi militer mereka di Jalur Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah berulang kali mengatakan bahwa Tel Aviv akan mempertahankan kendali atas wilayah tersebut sampai demiliterisasi dan deradikalisasi dilakukan untuk membersihkan Gaza sepenuhnya dari Hamas. Untuk itu, tentara Israel (IDF) membombardir wilayah pemukiman, merelokasi paksa warga sipil dari rumah-rumah mereka, memerangi rumah sakit, dan sederet aksi yang dinilai sebagai pelanggaran hukum internasional. Toh, Israel bergeming atas kutukan dari banyak negara di dunia. Netanyahu bahkan juga menentang saran sekutu abadi mereka, Amerika Serikat (AS) terkait masa depan Gaza.
Ide AS ini dianggap Israel cuma angin lalu. Netanyahu dan kabinetnya menyatakan Gaza sepenuhnya harus ada dalam bagian Israel, lagi-lagi dengan dalih agar serangan Hamas seperti 7 Oktober silam tidak terjadi lagi. Namun, beberapa pengamat percaya kalau sebenarnya bukan demiliterisasi Jalur Gaza yang melatarbelakangi keinginan Tel Aviv untuk menguasai wilayah tersebut, namun ladang gas yang belum dimanfaatkan bernama Gaza Marine.
Gaza Marine adalah ladang gas alam yang terletak 36 kilometer (22 mil) di lepas pantai Jalur Gaza pada kedalaman 610 meter. Ladang ini diperkirakan menampung 32 miliar meter kubik gas alam dan dilengkapi dengan ladang yang lebih kecil yang menampung sekitar tiga miliar meter kubik gas di dekat wilayah perairan Palestina dan Israel. Ladang tersebut ditemukan oleh British Gas (BG) pada tahun 1999 setelah konsorsium energi itu diberikan izin beroperasi dengan kontrak selama 25 tahun di wilayah maritim Gaza oleh Otoritas Palestina (PA). Lisensi ini memberikan perusahaan tidak hanya hak eksplorasi tetapi juga memberikan hak untuk mengembangkan ladang yang ditemukan dan memasang infrastruktur yang diperlukan. Meskipun BG mengambil 90 persen saham dalam lisensi tersebut, 10 persen saham lainnya dibeli oleh Consolidated Contractors Company (CCC), sebuah raksasa konstruksi Timur Tengah.
Namun, proyek ini terperosok dalam kontroversi sejak awal. Menurut sosiolog dan penulis AS Michael Herman Schwartz, saat itu Tel Aviv bersikeras kalau Israel harus mengontrol keuntungan PA dari gas, sehingga tidak digunakan “untuk teror.” “Dengan ini, Perjanjian Oslo secara resmi hancur,” tulis penulisnya. Pernyataan Arafat muncul pada saat dimulainya Intifada Kedua, yang meletus setelah gagalnya kesepakatan KTT Camp David antara Presiden AS Bill Clinton, Perdana Menteri Israel Ehud Barak, dan ketua PA. Sejak itu, konflik Israel-Palestina kembali memanas dan berlangsung sekitar lima tahun. Eskalasi konflik mereda oleh KTT Sharm el-Sheikh tahun 2005 yang menyaksikan pemimpin baru PA Mahmoud Abbas dan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon mengambil langkah tegas untuk de-eskalasi. Pada tahun-tahun berikutnya, Jalur Gaza menyaksikan penarikan pasukan militer Israel pada tahun 2005, kebangkitan sayap Politik Hamas, dan pengusiran Fatah (sayap utama dari PA) dari jalur tersebut pada tahun 2007. Menanggapi pengambilalihan Gaza oleh Hamas, Mesir dan Israel melakukan tindakan balasan dengan blokade jalur yang menghancurkan perekonomian Palestina.