Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan bahwa penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) warga yang tidak lagi berdomisili di Jakarta berdampak pada layanan BPJS Kesehatan hingga STNK. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaludin, mengatakan bahwa program penataan dokumen Adminduk akan memengaruhi layanan publik yang menggunakan NIK.
Pemprov DKI telah berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait seperti Bank Indonesia kantor perwakilan Jakarta, Badan Penerimaan Pajak Daerah provinsi penyangga, Korlantas Polri, Dirlantas Polda Banten, DKI dan Jawa Barat, Kawil Agama Bidang Haji, serta BPJS Kesehatan. Budi juga menyebut bahwa warga yang masih dalam perawatan seperti cuci darah, kemoterapi, dan perawatan rutin lainnya akan dikeluarkan dari program penataan dokumen kependudukan.
Selain itu, Pemprov DKI juga bekerja sama dengan Bapenda DKI, Banten, dan Jawa Barat terkait Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). BBNKB akan dihapuskan untuk biaya balik nama kendaraan karena perubahan domisili aset. Sebelumnya, sebanyak 40 ribu NIK warga Jakarta yang telah meninggal dunia telah dinonaktifkan oleh Kemendagri berdasarkan surat pengajuan dari Dukcapil DKI Jakarta. Dari jumlah tersebut, yang sudah meninggal dunia telah dinonaktifkan, sedangkan yang tidak ada data rumah tangga sedang dalam proses verifikasi oleh Kemendagri.
