Jakarta, CNN Indonesia – Ledakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hingga 3,13 persen dalam real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak.
Berdasarkan data Sirekap KPU per Minggu (3/3) pukul 11.00 WIB, suara PSI mencapai 2.403.086 atau 3,13 persen. Dari 65,80 persen suara yang masuk ke KPU, PSI semakin mendekati parliamentary threshold yaitu empat persen sebagai syarat untuk memperoleh kursi DPR RI.
Perolehan suara partai yang dipimpin oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, mengalami kenaikan yang signifikan dalam rekapitulasi suara Pemilu 2024.
PSI awalnya memiliki 2.291.882 suara atau 3 persen pada Jumat (1/3) pukul 06.00 WIB, berdasarkan 65,34 persen data yang masuk ke KPU. Kemudian suara PSI naik menjadi 2.395.363 atau 3,12 persen pada hari berikutnya pukul 11.00 WIB, dengan penambahan 103.481 suara hanya dalam waktu 30 jam.
“Ditunggu saja hasil perhitungan akhir KPU. Jangan menggiring opini yang menyesatkan publik… Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/3).
Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Muchammad Romahurmuziy, memprotes lonjakan suara PSI yang didapat. Romi menduga ada operasi ‘sayang anak’ di balik lonjakan suara PSI. Ia membandingkan lonjakan suara PSI dengan penurunan suara yang dialami PPP.
Komisioner KPU, Idham Holik, memberikan tanggapannya terkait lonjakan suara PSI tersebut. Ia menegaskan bahwa Sirekap tidak digunakan sebagai penentu hasil pemilu, dan bahwa rekapitulasi suara dilakukan secara resmi oleh KPU.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, menyebut kenaikan suara PSI sebagai ‘ledakan’ yang berbeda dengan peningkatan dan penurunan suara partai lain yang terlihat secara lancar.
Burhanuddin berencana untuk melakukan pengecekan atas anomali tersebut dengan membandingkannya dengan formulir C1 di TPS yang menjadi sampel quick count lembaga survei.
Meskipun demikian, Burhanuddin mengimbau untuk menunggu perhitungan manual KPU yang dilakukan dari tingkat daerah hingga pusat agar lebih adil.
