Sejumlah tuntutan yang sebelumnya meliputi adili Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan makzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tidak tercantum dalam daftar 17+8 Tuntutan Rakyat. Meskipun tuntutan terhadap Jokowi dan Gibran telah ada sejak jauh hari, namun saat ini terjadi perubahan narasi dari demonstrasi awal yang menuntut adili Jokowi dan makzulkan Gibran melalui mekanisme DPR, menjadi ajakan untuk membubarkan DPR di media sosial. Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, mantan Intelijen Negara, mengungkapkan bahwa perubahan narasi tersebut menimbulkan kebingungan, terutama ketika demo berubah menjadi aksi kerusuhan yang menyasar rumah DPR, disebut sebagai bentuk political terrorism. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan apakah tuntutan 17+8 ada yang menunggangi persoalan yang sebenarnya dihadapi bangsa ini. Kolonel Sri Radjasa Chandra juga menyoroti bahwa tuntutan dalam 17+8 sebenarnya merupakan warisan dari kekuasaan sebelumnya.
