Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf telah menanggapi rencana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR. Irfan menyatakan kesiapannya untuk menjalankan keputusan tersebut. Meskipun BP Haji tidak hadir dalam rapat Panitia Kerja (Panja) bersama DPR RI, mereka tetap memberikan masukan melalui tim teknis haji pemerintah.
Irfan juga mengungkapkan bahwa BP Haji telah mempersiapkan diri sejak awal untuk kemungkinan tetap sebagai badan atau berubah menjadi kementerian. Persiapan itu termasuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diperlukan untuk kedua bentuk lembaga tersebut. Ia menekankan bahwa perubahan status kelembagaan akan membawa tanggung jawab yang lebih besar dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Terkait kebutuhan personel, Irfan menyatakan bahwa tidak akan banyak perubahan di tingkat pusat. Namun, ada penyesuaian personel dari struktur Kementerian Agama yang akan dilakukan di daerah. Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah sepakat untuk mengubah Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian dalam pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan bahwa perubahan ini sesuai dengan keinginan DPR RI. Pasal mengenai hal itu telah disepakati dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Haji. Ini merupakan langkah positif dalam mengoptimalkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia.
