Musisi di Indonesia tergabung dalam Vibrasi Suara Indonesia (VISI) dan Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI) mempertanyakan keberadaan uang sebesar Rp2,2 miliar yang seharusnya diterima dari royalti musik yang dibayarkan oleh manajemen Mie Gacoan di Bali. Mereka mendesak agar sepuluh Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode 2025-2028 memberikan transparansi terkait aliran dana tersebut, serta pembayaran royalti dari pihak lainnya.
Pada pelantikan komisioner baru LMKN, terdapat 10 orang yang mewakili dua kelompok, yaitu Komisioner LMKN Pencipta dan Komisioner LMKN Hak Terkait. Mereka dilantik sebagai anggota LMKN baru dan diharapkan memberikan kontribusi yang positif. VISI dan FESMI memberikan ucapan selamat atas pelantikan tersebut melalui surat terbuka, namun juga menekankan pentingnya transparansi untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik terhadap LMKN dan LMK.
Kedua organisasi tersebut, yang dipimpin oleh Armand Maulana dan Cholil Mahmud, menuntut agar LMKN dan LMK memberikan informasi yang jelas terutama terkait distribusi royalti yang seharusnya diperoleh dari kasus Mie Gacoan di Bali. Dengan adanya tuntutan ini, diharapkan akan tercipta transparansi dan akuntabilitas yang meningkat sehingga kepercayaan publik dapat dipulihkan.
