Normalisasi sungai di DKI Jakarta dianggap sebagai solusi konkret untuk mengatasi banjir, menurut praktisi tata kelola banjir Arif Gandapurnama. Arif menekankan prinsip keadilan sosial terutama bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Menurutnya, pemerintah harus tidak hanya sebagai pelaksana infrastruktur tetapi juga sebagai penyedia solusi hunian yang aman bagi warga yang direlokasi.
Hak atas tempat tinggal adalah bagian dari hak dasar warga negara yang tak boleh diabaikan dalam proyek normalisasi. Oleh karena itu, Arif menyoroti pentingnya pendekatan ekonomi dan sosial dalam penanganan banjir. Normalisasi sungai tidak hanya dimaknai secara teknis, tetapi juga sebagai upaya menyeluruh yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Untuk keberhasilan pengembalian fungsi ekosistem sungai, Arif menekankan perlunya pengelolaan sosial yang adil dan terencana. Ia mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan terpadu yang menggabungkan penataan ruang, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menandatangani beberapa lokasi proyek normalisasi Kali Ciliwung dan memastikan pembebasan lahan akan segera dilakukan. Chief of DKI Jakarta Water Resources Agency, Ika Agustin, menjelaskan bahwa pembayaran pembebasan lahan akan dilakukan pada bulan Agustus mendatang.
