Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, menyatakan kekhawatiran terkait program efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto terhadap lembaga dan instansi pemerintah. Adies mengklaim bahwa DPR juga terdampak oleh kebijakan tersebut, termasuk penghilangan kunjungan kerja di bawah Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKASP). Dia bahkan menyebut khawatir tidak dapat membayar gaji pegawai jika efisiensi terus berlanjut. Adies menjelaskan bahwa DPR telah memangkas anggaran hingga Rp1,3 triliun sebagai dampak dari efisiensi, yang semula sebesar Rp6,6 triliun di tahun 2025. Hal ini membuat DPR harus merencanakan pengelolaan anggaran dengan lebih ketat. Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, juga mengamini bahwa pagu anggaran awal DPR seharusnya sebesar Rp6,6 triliun, namun jumlahnya telah berkurang. Meskipun semula terbebas dari pemangkasan anggaran, DPR kini harus menghadapi nasib yang sama akibat efisiensi tersebut. DPR tetap berkomitmen untuk mengelola anggaran dengan efisien.
