Pada tanggal 14 Februari, Presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dan mengusulkan pembentukan koalisi permanen. Usulan ini mendapat tanggapan positif dari beberapa partai seperti PKB, PAN, PSI, dan Golkar. Sementara Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, akan mengkaji usulan tersebut. Di sisi lain, PDIP menegaskan tetap akan berada di luar pemerintahan Prabowo.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sugiono, membantah wacana koalisi permanen yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan presiden. Dia menyatakan bahwa Prabowo ingin menjaga persatuan dan kerukunan antarpartai. Pengamat politik Asrinaldi menilai bahwa pembentukan koalisi permanen merupakan strategi jangka pendek Prabowo selama masa pemerintahan dengan Gibran Rakabuming Raka.
Asrinaldi menyebutkan bahwa Prabowo ingin memastikan semua agenda dan kebijakan pemerintah tidak mendapat kritik dari partai koalisinya di DPR. Dia menjelaskan bahwa Prabowo mungkin khawatir ditinggalkan oleh partai koalisi jika ada kebijakan yang tidak populer. Adanya koalisi permanen dianggap sebagai jalan bagi Prabowo untuk mempertahankan elektabilitasnya jelang Pilpres 2029.
Dengan hilangnya ambang batas pencalonan, Asrinaldi menilai akan ada lebih banyak manuver politik dari partai. Dia menyoroti bahwa keadaan berbeda bagi Gerindra dan Prabowo jika ditinggalkan oleh KIM Plus. Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, juga menyatakan bahwa usulan koalisi permanen merupakan upaya Prabowo untuk memastikan kesuksesan proyek-proyeknya tanpa resistensi. Usulan ini juga dianggap sebagai langkah Prabowo dalam memetakan kekuatan politiknya dan memastikan tidak ada pembelot di KIM Plus.
