KPK mendorong Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di setiap kementerian dan lembaga untuk meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terkait program efisiensi anggaran. Hal ini sebagai respons terhadap usulan DPR yang meminta aparat penegak hukum untuk mengawasi program yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengungkapkan bahwa APIP di setiap kementerian/lembaga fokus pada aspek kehematan, efisiensi, efektivitas pelaksanaan tugas, manajemen risiko, dan peningkatan kualitas tata kelola. KPK akan mendorong APIP di tingkat pusat hingga daerah untuk menjalankan tugas dengan optimal, sesuai dengan permintaan Komisi III DPR. Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, meminta kepada mitra kerja seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian untuk mengawasi program efisiensi anggaran guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dan kebocoran dana. Sahroni menekankan pentingnya transparansi dan penggunaan dana efisiensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk mencegah korupsi yang mungkin terjadi. Sebagai Bentara Umum Partai NasDem, ia menyadari bahwa efisiensi anggaran penting untuk mencegah celah korupsi namun juga menekankan perlunya pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan program tersebut.
