Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) di bawah kepemimpinan Hasan Nasbi menekankan pentingnya program mitigasi bencana dalam anggaran BMKG untuk memastikan layanan publik berjalan optimal. Hal ini disampaikan sebagai respons terhadap kabar pemotongan anggaran BMKG sebesar 50 persen dalam upaya efisiensi anggaran APBN oleh Presiden Prabowo Subianto. Hasan Nasbi menegaskan bahwa mitigasi bencana merupakan layanan publik yang harus tetap optimal, namun membantah rumor pemotongan anggaran BMKG sebesar 50 persen. Dia juga menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo hanya bertujuan untuk menghilangkan pemborosan dan tidak akan mengurangi kapasitas pemerintah. Komisi V DPR juga telah mengesahkan pemotongan anggaran BMKG dan Basarnas hingga 50 persen untuk anggaran 2025, namun BMKG telah mengajukan permohonan dispensasi terkait pemotongan anggaran untuk memastikan ketersediaan dana dalam menghadapi bencana. Meskipun mendukung efisiensi anggaran, pihak BMKG menyampaikan bahwa pemotongan ini akan berdampak signifikan terhadap belanja modal dan pemeliharaan alat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong efisiensi penggunaan anggaran publik tanpa mengorbankan layanan kritis seperti mitigasi bencana.
