Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov telah meminta Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres untuk menyelenggarakan konferensi internasional oleh PBB guna menemukan solusi abadi bagi konflik Israel-Palestina.
“Satu-satunya cara agar masalah ini dapat diselesaikan selamanya, dan diselesaikan dengan cara yang adil, adalah dengan mengadakan konferensi internasional dengan kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB,” kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov kepada para senator Rusia, Rabu (13/12/2023).
Lavrov mengatakan bahwa “ketidakadilan yang terus berlanjut terhadap rakyat Palestina, yang dijanjikan pembentukan negara Palestina … memicu sentimen teroris dan ekstremis yang sangat serius”.
Selain Rusia, Prancis, Cina, Inggris, dan Amerika Serikat, Lavrov mengatakan bahwa konferensi tersebut harus melibatkan perwakilan negara-negara dari Liga Arab, Organisasi Kerjasama Islam, dan Dewan Kerjasama Teluk.
“PBB harus memainkan peran utama dalam menyelenggarakan acara semacam itu,” katanya, seraya menambahkan, “Saya percaya bahwa Sekretaris Jenderal PBB cukup mampu untuk melakukan inisiatif semacam itu.”
Moskow telah berulang kali menyerukan pembentukan negara Palestina dan memiliki hubungan kerja sama dengan Hamas dan Israel. Rusia merupakan salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, bersama dengan Cina, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat.
Rusia mengatakan tidak dapat mengakui cara-cara Israel terhadap tahanan Hamas sebagai ‘dapat diterima’. Meskipun Menteri Luar Negeri memastikan bahwa Moskow melakukan segala cara untuk membebaskan para sandera yang diculik oleh Hamas dalam serangan pada 7 Oktober, menyusul laporan bahwa Rusia menuntut pembebasan mereka setelah Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Lavrov menyimpulkan bahwa “ketidakadilan yang terus berlanjut terhadap rakyat Palestina, yang telah dijanjikan untuk mendirikan negara Palestina… memicu sentimen teroris dan ekstremis yang sangat serius.”
Uni Emirat Arab (UEA) sendiri telah mengkondisikan bantuan lebih lanjut ke Gaza pada “rencana solusi dua negara yang layak, sebagai peta jalan yang serius untuk diterapkan.”