Para pengamat dan peneliti berharap pemerintah dan DPR tidak membuat interpretasi yang menyimpang dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan presiden. MK sebelumnya menyatakan Pasal ambang batas pencalonan presiden dalam UU Pemilu sebagai tidak konstitusional. Seorang pengajar hukum pemilu, Titi Anggraini, menekankan pentingnya untuk tidak mendistorsi putusan MK dan melaksanakannya dengan konsisten. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga menyatakan harapan baru dalam perbaikan sistem demokrasi dan hukum dengan penghapusan ambang batas pencalonan presiden. Mereka menekankan perlunya revisi regulasi secara cepat untuk memastikan kesesuaian dengan putusan MK. YLBHI juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal agar tidak ada penyimpangan dari putusan MK tersebut.
