Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengkonfirmasi bahwa Harvey Moeis, yang telah terbukti bersalah dalam kasus korupsi timah, terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) dalam program BPJS Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menjelaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada seluruh warga Jakarta, tanpa memandang status sosial ekonomi. Hal ini sebagai bagian dari implementasi kebijakan Universal Health Coverage (UHC) dari pemerintah pusat. Pada periode 2017-2018, Pemprov DKI Jakarta berupaya memastikan 95 persen penduduk terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sejak 2020, Pemerintah DKI Jakarta melakukan penataan ulang data penerima PBI APBD untuk lebih tepat sasaran, dengan berbagai langkah seperti integrasi fakir miskin dan masyarakat tidak mampu ke dalam segmen PBI JK yang didanai oleh pemerintah pusat. Upaya tersebut termasuk kampanye “Mandiri itu Keren” untuk mendorong masyarakat yang mampu membayar iuran secara mandiri. Pemprov DKI Jakarta juga sedang merevisi Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan untuk memastikan bantuan PBI APBD benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan, dengan menjaga prinsip keadilan dan transparansi. Ani menegaskan koordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait revisi peraturan guna memastikan perlindungan kesehatan tepat sasaran bagi setiap warga.
