DPRD DKI Jakarta masih melakukan kajian terkait Kartu Jakarta Pintar (KJP) apakah tetap diberlakukan atau dihapuskan jika program sekolah gratis, termasuk swasta, diterapkan mulai tahun 2025.
“Kami masih kaji dulu. Yang jelas yang terbaik untuk warga Jakarta, akan kami berikan,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 Khoirudin usai menghadiri rapat paripurna di Jakarta, Jumat (4/10).
Khoirudin mengatakan sudah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025 untuk program sekolah swasta gratis. Hal ini seperti yang dikemukakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta usai menghadiri rapat bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta pada 23 Agustus lalu.
DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029, kata dia, memasukkan pendidikan dalam salah satu prioritas dalam APBD 2025. Menurut Khoirudin ini termasuk untuk menyelesaikan persoalan pendidikan khususnya di wilayah yang tidak terdapat sekolah.
Selain pendidikan, kata dia, APBD 2025 juga diprioritaskan terhadap penanggulangan banjir di Jakarta, program pengentasan kemiskinan, dan ketahanan Jakarta dalam ekonomi global berbasis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Program penanganan kemacetan juga menjadi fokus DPRD DKI periode 2024-2029.
“Fokus saya adalah untuk menyelesaikan permasalahan mendasar Jakarta, yaitu kemacetan, banjir, pengangguran, masalah layanan pendidikan dan layanan kesehatan,” kata dia.
Khoirudin telah dilantik sebagai Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, bersama Ima Mahdiah, Rany Mauliani, Wibi Andrino, dan Basri Baco sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk masa jabatan 2024-2029. Pelantikan dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua Sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta Achmad Yani. (Antara/kid)