Sejumlah nama baru muncul dalam struktur baru kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 mendatang. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan dengan perpanjangan itu, Kongres Partainya akan dikembalikan ke siklus lima tahunan per 2025. “Bahwa saya untuk diangkat sebagai Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2019-2024 diperpanjang 2025, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945, AD ART PDIP 2019, Piagam, dan Program Perjuangan, dan segala ketentuan partai yang berlaku,” kata Mega diikuti seluruh jajaran DPP yang hadir.
Di jajaran Ketua Bidang, beberapa nama baru yang muncul dalam struktur perpanjangan tersebut seperti Ganjar Pranowo (Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (Ketua Bidang Perekonomian), dan Deddy Yevry Sitorus (Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif). Kemudian, Ronny Talapessy (Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional), Zuhairi Misrawi (Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa), Rano Karno (Ketua Bidang Kebudayaan), Esti Wijayanti (Ketua Bidang Kehutanan), hingga Menteri PPPA Bintang Puspa Yoga (Ketua Bidang Perempuan dan Anak). Sementara di jajaran Wasekjen, ada nama Adian Naiputu (Bidang Komunikasi) dan Aryo Adhi Dharmo (Wasekjen Bidang Kesekretariatan). Lalu, ada satu nama di posisi Wakil Bendahara Umum Bidang Eksternal yakni, Yuke Yurike.
Kepala Badan
Selain di jajaran DPP, Megawati juga menunjuk empat nama baru untuk mengisi posisi kepala Badan. Mereka yakni, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Pusat Letjen TNI Purn Ganip Warsito. Kemudian, Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat Partai Andi Widjajanto. Andi merupakan mantan Gubernur Lemhannas. Di Pilpres, dia menjabat sebagai Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud. Sedangkan dua nama lainnya yakni sejarawan Bonnie Triyana sebagai Kepala Badan Sejarah Indonesia, dan Kepala Badan Saksi Pusat Nasional Hendra Gunawan.
Alasan Megawati perpanjang kepengurushan hingga 2025
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengungkap alasan partainya memperpanjang masa kepengurusan hingga 2025 mendatang. Periode kepengurusan PDIP hasil Kongres V 2019 sejatinya akan habis pada September 2024. Namun, kata Puan, Megawati memutuskan untuk memperpanjang periode kepengurusannya hingga 2025 karena pertimbangan politik. “Ini diperpanjang karena menyikapi situasi politik tahun 2024 ini kan kemarin kita baru saja menyelesaikan pemilu, dan akan menjelang pilkada yang akan datang,” kata Puan. Menurut dia, partainya harus melakukan evaluasi dan memperkuat internal menyikapi dinamika politik yang berkembang. Dengan keputusan itu, Puan menyebut Ketua Umum sekaligus ibunya mengambil hak prerogatif. Mega sekaligus menunjuk beberapa nama baru yang bergabung di jajaran pengurus DPP. “Tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum akan menggunakan hak prerogatif, atau sudah menggunakan prerogatif untuk memperpanjang DPP periode 2019-2024,” kata dia.