spot_img

Prabowo Subianto

9 Cara Merawat Aki Motor agar Tidak Cepat Soak dan Awet

Aki menjadi sumber daya bagi berbagai perangkat penting pada sepeda motor, mulai dari lampu, klakson, panel instrumen hingga starter elektrik. Ketika performanya menurun, gejalanya...
HomePolitikKepentok Birokrasi, Tukang Seblak Uji Materi Sertifikat Halal

Kepentok Birokrasi, Tukang Seblak Uji Materi Sertifikat Halal

Pedagang kuliner asal usaha mikro dan kecil (UMK), Wahyu Triana Sari alias Ana, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (23/9).

Permohonan tersebut diajukan melalui kuasa hukum Viktor Santoso Tandiasa, Nur Rizky Khafifah, dan Isam Saifudin dari VST and Partners Law Office. Ana meminta aturan mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi UMK diterapkan dengan mempertimbangkan fasilitasi pemerintah dan kesiapan pelaku usaha.

“Langkah ini ia tempuh bukan untuk menolak sertifikasi halal, melainkan agar dirinya sebagai pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mendapat kemudahan pengurusan dan fasilitasi dari Pemerintah dalam mengurus/mendapatkan sertifikat/pernyataan halal, serta mendapatkan perlakuan atas waktu yang adil dalam penerapan kewajiban kehalalan produk dagangan yang ia jual selama ini, karena berujung pada pengenaan sanksi teguran hingga penarikan produk,” ujar Viktor melalui keterangan tertulis.

Terhambat proses NIB dan pendampingan

Dalam kesehariannya, Ana menjual seblak, risol, roti bakar, es teh, mi instan, dan kue gabin secara daring maupun luring. Usaha tersebut menjadi sumber nafkah keluarganya.

Viktor mengatakan Ana baru mengetahui bahwa produk yang dijualnya wajib memiliki sertifikat atau pernyataan halal paling lambat 17 Oktober 2026. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Jika kewajiban tersebut belum dipenuhi, pelaku usaha berisiko dikenai sanksi administratif, termasuk penarikan produk dari peredaran.

Ana telah mencoba mengurus pernyataan halal melalui laman SIHALAL dengan bantuan suaminya. Namun, proses itu mengharuskannya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS, melengkapi dokumen lokasi administratif, menentukan titik koordinat, serta memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai.

“Apabila salah memilih klasifikasi, ia harus mengulang kembali, sementara panduan yang mudah dipahami untuk mencocokkan produk dagangannya dengan KBLI belum ia temukan di laman OSS Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM,” kata Viktor.

Hingga permohonan didaftarkan, Ana masih menunggu verifikasi persyaratan dasar pada 1 Oktober 2026 untuk memperoleh NIB. Setelah NIB terbit, masih terdapat sejumlah tahapan sebelum sertifikat halal diterbitkan. Jika seluruh proses berjalan tepat waktu, Ana diperkirakan hanya memiliki waktu sekitar dua pekan untuk menyelesaikannya sebelum tenggat 17 Oktober.

Permintaan kepada Mahkamah Konstitusi

Menurut Viktor, kendala yang dialami Ana antara lain minimnya sosialisasi, keterbatasan kuota Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), dan biaya pendampingan Lembaga Pemeriksa Halal bagi pelaku usaha yang tidak memperoleh kuota gratis.

Ia menyebut data Kementerian Koperasi dan UKM serta Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 1,77 juta usaha kecil dan 64,6 juta usaha mikro. Sementara itu, Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar sekitar 107 ribu orang, atau kira-kira satu pendamping untuk 618 pelaku usaha. Kuota Sertifikasi Halal Gratis 2026 juga disebut hanya 1,35 juta, sekitar dua persen dari jumlah UMK.

Dalam permohonannya, Ana meminta pernyataan halal bagi UMK dapat dimaknai sebagai pernyataan mandiri atau self declare. Ia juga meminta sanksi dalam Pasal 67 ayat (3) UU JPH baru diberlakukan setelah pemerintah memberikan fasilitasi kepada pelaku UMK.

Selain itu, Ana mengajukan putusan sela agar kewajiban bersertifikat halal beserta sanksinya bagi produk UMK ditunda sampai MK menjatuhkan putusan akhir. Menurut pemohon, penarikan produk dapat menghentikan sumber nafkah keluarga dan merusak kepercayaan pelanggan.

“Yang dimohonkan untuk ditunda hanyalah keberlakuan kewajiban bersertifikat halal beserta sanksinya bagi produk UMK,” ujar Viktor. Ia menegaskan, permintaan tersebut tidak menunda kewajiban menggunakan bahan halal maupun menjalankan proses produk halal.

Source link