spot_img

Prabowo Subianto

9 Cara Merawat Aki Motor agar Tidak Cepat Soak dan Awet

Aki menjadi sumber daya bagi berbagai perangkat penting pada sepeda motor, mulai dari lampu, klakson, panel instrumen hingga starter elektrik. Ketika performanya menurun, gejalanya...
HomePolitikJangan Jadikan MK Keranjang Sampah Politik: Jaga Marwah Konstitusi

Jangan Jadikan MK Keranjang Sampah Politik: Jaga Marwah Konstitusi

Kelompok Relawan Militan Gibran 08 Nusantara meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dijadikan tempat untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang muncul dalam setiap tahapan pemilu. Pernyataan itu disampaikan saat sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Rabu (23/9).

Kuasa hukum Militan Gibran 08 Nusantara, Tri Sandhi Wibisono, hadir sebagai perwakilan Pihak Terkait dalam perkara tersebut. Ia menilai, persoalan dalam penyelenggaraan pemilu seharusnya diselesaikan melalui lembaga yang memiliki kewenangan sesuai jenis perkaranya.

MK Diminta Tak Menjadi Tumpuan Semua Persoalan Pemilu

“Sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu,” ujar Tri dalam persidangan.

Menurut Tri, apabila keberadaan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 terus dipersoalkan melalui MK, lembaga tersebut berisiko dibebani berbagai perkara yang semestinya ditangani melalui mekanisme lain. Ia menggunakan istilah “keranjang sampah” untuk menggambarkan kondisi ketika semua persoalan pemilu diarahkan ke MK.

“Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan mahkamah sebagai keranjang sampah untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia,” katanya.

Tri menjelaskan, pihak yang merasa dirugikan dalam tahapan pemilu seharusnya memanfaatkan lembaga yang berwenang secara maksimal. Penyelesaian juga perlu dilakukan berdasarkan jenis dugaan pelanggaran dan dalam batas waktu yang tersedia.

“Artinya para pihak yang berkepentingan dan dirugikan dalam setiap tahapan pemilu seharusnya menggunakan secara maksimal lembaga yang berwenang,” ujar Tri.

Ia menambahkan, laporan atau penyelesaian perkara tidak semestinya ditunda hingga seluruh persoalan kemudian diajukan ke MK. “Menyelesaikannya sesuai jenis pelanggaran pemilu dalam jangka waktu yang tersedia dan tidak menjadikan semua permasalahan umum dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi,” lanjutnya.

Pihak Terkait Persoalkan Gugatan Dadan Indrayana Cs

Dalam sidang yang sama, Tri menyampaikan sejumlah poin petitum Pihak Terkait untuk menanggapi gugatan Dadan Indrayana dan pihak-pihak lainnya. Gugatan tersebut mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika maju sebagai calon wakil presiden.

Pihak Terkait meminta MK menyatakan permohonan para pemohon sebagai perkara yang diajukan dengan itikad buruk. Selain itu, mereka meminta permohonan tersebut dinilai kabur dan tidak jelas.

“Enam, menyatakan permohonan para pemohon sebagai permohonan dengan itikad buruk (vexatious litigation). Tujuh, menyatakan permohonan para pemohon kabur dan tidak jelas (obscuur libel),” kata Tri saat membacakan petitum.

Source link