Isu ketahanan nasional semakin kompleks di era globalisasi saat ini. Farrell dan Newman (2019) telah menyoroti bahwa pergerakan keuangan, informasi, dan barang yang melintasi batas negara tidak hanya menciptakan peluang, namun juga menimbulkan risiko baru yang bisa dimanfaatkan maupun diminimalisir oleh negara. Contoh nyata bisa dilihat pada dinamika Perang Ukraina dan Perang Iran belakangan ini. Konflik tersebut menunjukkan betapa persoalan di satu wilayah bisa menghadirkan dampak meluas hingga ke penjuru dunia, bahkan pada kategori perang terbatas. Gangguan pangan dunia akibat Perang Ukraina dan terhentinya suplai energi imbas konflik di Iran membuktikan bagaimana interkoneksi sistem global rentan terhadap disrupsi dari lintas sektor dan wilayah.
Dalam kasus Iran, gangguan distribusi energi melalui Selat Hormuz—bukan hanya soal berkurangnya produksi, melainkan juga efek meningkatnya risiko pengiriman akibat serangan dan ancaman rudal—menurunkan aliran minyak drastis. Tidak butuh penghentian total kapal, cukup membuat akses sangat berisiko sehingga perusahaan pelayaran menunda keberangkatan. Akibat strategis pun tercipta karena asuransi dan biaya meningkat, seperti disebut International Energy Agency bahwa ini adalah gangguan pasokan minyak paling signifikan dalam sejarah pasar global. Demikian pula pada Perang Ukraina, distribusi ekspor pertanian yang tadinya lebih dari 90 persen melalui Laut Hitam harus dialihkan ke jalur darat dan sungai, namun kapasitasnya tidak mampu menggantikan secara penuh. Efek dominonya terasa hingga ke negara lain, terutama karena Rusia dan Belarus menguasai bahan baku pupuk global, sehingga hambatan hari ini dapat mengurangi produksi pangan mendatang di berbagai negara.
Kedua perang tersebut memperlihatkan bahwa integrasi ekonomi global tidak berarti penghapusan titik-titik vital atau simpul utama (chokepoint). Ketika satu simpul menampung arus informasi atau sumber daya yang sangat besar, dan tidak mudah dicari penggantinya, maka gangguan akan menyebabkan efek domino melebihi wilayah konflik. Efek chokepoint, menurut Farrell dan Newman, adalah kemampuan pihak tertentu untuk membatasi akses ke simpul penting, sehingga menghentikan jalannya sistem. Hal ini berlaku di jaringan transportasi, pelabuhan, jalur energi, hingga sistem digital seperti perangkat lunak, semikonduktor, dan sistem pembayaran. Fishman (2025) bahkan menguraikan bahwa simpul kritis kerap menjadi alat perang ekonomi—mulai dari blokade fisik, sabotase, sanksi finansial, sampai pemutusan akses teknologi dan asuransi, semuanya dapat didayagunakan dengan tujuan serupa: melumpuhkan negara lawan.
Meskipun bentuk peperangan bergeser ke arah yang lebih asimetris dan tersembunyi, esensi utamanya tetap merujuk pada upaya mencapai tujuan politik. Perbedaannya kini terletak pada cara-cara strategis menimbulkan dampak luas tanpa kontak langsung di medan perang. Ukraine dan Iran secara langsung terdampak serangan militer ke wilayah dan infrastruktur. Namun efek lebih jauh juga dirasakan negara-negara lain, sebab ekspor gandum dan energi dari zona perang memiliki peran sentral dalam rantai pasok dunia. Negara-negara konsumen, seperti Indonesia, terimbas lonjakan harga serta potensi kelangkaan barang dasar. Realita ini menuntut perangkat negara untuk membangun pertahanan tidak hanya menghadapi kemungkinan serangan langsung, tetapi juga menghadapi keterputusan distribusi vital akibat konflik di luar negeri.
Indonesia harus mewaspadai dua skenario utama. Skenario pertama terjadi jika Indonesia menjadi target konflik, di mana pelabuhan, infrastruktur energi, jaringan logistik, dan pusat komunikasi bisa jadi sasaran untuk melumpuhkan ketahanan nasional. Skenario kedua, meskipun Indonesia tidak terlibat langsung, tetap akan terdampak bila simpul global terganggu, seperti pada kasus Perang Ukraina dan Iran. Ketahanan pangan, bahan bakar, logistik, serta sistem informasi sangat rentan terhadap goncangan dari luar yang bisa menurunkan kesiapan dan efisiensi operasi domestik militer maupun sipil.
Perencanaan pertahanan Nasional wajib mengidentifikasi fungsi vital apa saja yang harus tetap berjalan, jalur distribusi mana yang harus tetap terbuka, dan cadangan apa yang wajib disiapkan. Bukan berarti militer mengambil alih sektor ekonomi atau infrastruktur, tapi kolaborasi sektor-sektor kunci diperlukan untuk menjaga keberjalanan fungsi penting negara. Penguatan identifikasi dan perlindungan simpul strategis, penyediaan jalur alternatif, serta upaya pemulihan darurat saat gangguan terjadi menjadi kunci adaptasi.
Swasembada tidak serta merta menjamin ketahanan bila satu simpul distribusi masih bergantung pada pihak luar. Namun tingkat kerentanan dapat diperkecil dengan memiliki jaringan alternatif, cadangan, dan mekanisme respon cepat. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat bergantung pada keterhubungan pelabuhan, kabel bawah laut, sistem pembayaran digital, pusat data, pangan, serta energi yang mendistribusikan kebutuhan antar-pulau. Pelajaran dari konflik di Ukraina dan Iran bukan soal memutus hubungan internasional, melainkan pentingnya mengelola simpul-simpul ketergantungan agar tidak berubah menjadi titik rawan selama masa krisis.
Oleh karena itu, persiapan pertahanan harus mencakup pemetaan fungsi kritis, cara menjaga keberlanjutannya, dan strategi menghadapi situasi ketika akses terhadap simpul utama terganggu. Ketahanan nasional tidak lagi sekadar soal kekuatan militer, tetapi juga soal kemampuan menjaga agar roda ekonomi dan layanan vital tetap berputar di tengah disrupsi global. Bayangkan masa depan Indonesia: anak-anak di pelosok masih bermimpi menjadi dokter, meski hanya ditemani buku lusuh. Upaya memperkuat akses pengetahuan dan sumber daya merupakan investasi vital dalam menjaga masa depan generasi dan ketahanan negara.
Sumber: Perang Terbatas, Dampak Global: Broto Wardoyo Soroti Ketahanan Pertahanan Indonesia
Sumber: Menakar Dampak Tak Terbatas Dari Perang Terbatas
