spot_img

Prabowo Subianto

9 Cara Merawat Aki Motor agar Tidak Cepat Soak dan Awet

Aki menjadi sumber daya bagi berbagai perangkat penting pada sepeda motor, mulai dari lampu, klakson, panel instrumen hingga starter elektrik. Ketika performanya menurun, gejalanya...
HomePolitikAnalisis Kubu Febrie dalam Kasus TPPU: Ragukan Keputusan Hakim Praperadilan

Analisis Kubu Febrie dalam Kasus TPPU: Ragukan Keputusan Hakim Praperadilan

Kubu Febrie Nilai Hakim Praperadilan Ragu Beri Putusan Kasus TPPU

Tim hukum eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, menilai hakim praperadilan ragu dalam memberikan putusan gugatan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kuasa hukum Febrie, Alvon Kurnia, menilai putusan hakim tunggal, Richard Edwin Basoeki tidak menerapkan prinsip Miranda Rules.

Menurut Alvon, prinsip tersebut mengajarkan bahwa apabila hak tersangka tidak dijelaskan oleh aparat penegak hukum, proses hukum yang dilakukan dapat dinyatakan batal. Alvon menilai persoalan itu menjadi relevan dalam perkara Febrie karena menurutnya terdapat prosedur yang tidak dijalankan. Namun, oleh hakim dianggap sebagai persoalan administratif yang tidak mendasar.

Upaya Melindungi Hak Tersangka

Praperadilan seharusnya menjadi upaya melindungi hak tersangka yang merujuk pada Miranda Rules. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aparat hukum menyampaikan hak-hak tersangka termasuk hak untuk tidak menjawab dan hak untuk didampingi penasihat hukum.

Alvon menyoroti pertimbangan hakim yang menyebutkan adanya persoalan administrasi. Namun, persoalan itu hanya disebutkan tidak cukup menjadi dasar untuk membatalkan proses hukum. Kesalahan prosedural tidak boleh dipandang terpisah dari upaya memperoleh keadilan substantif karena prosedur yang keliru dapat memengaruhi keseluruhan proses hukum.

Kesalahan Prosedural dan Keraguan Hakim

Alvon juga menilai pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan Febrie menunjukkan adanya keragu-raguan. Ia kemudian mengaitkannya dengan asas in dubio pro reo, yakni prinsip apabila terdapat keraguan, maka keraguan tersebut semestinya menguntungkan pihak yang disangka atau didakwa.

Persoalan itu juga berkaitan dengan perspektif hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Alvon menekankan bahwa apabila terdapat keraguan terhadap keabsahan suatu tahapan proses hukum, hal tersebut sebaiknya diselesaikan dalam mekanisme praperadilan.

Sebelumnya, Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jaksel, Richard Edwin Basoeki, menolak Praperadilan yang diajukan oleh eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung). Hakim Edwin menegaskan penetapan status tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan tim 9 hingga penahanan terhadap Febrie sah secara hukum.

Source link