Rencana Pengelolaan Sampah di Pangandaran: Tantangan dan Solusi
Permasalahan sampah di destinasi pariwisata selalu menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian khusus. Di Pangandaran, Ketua DPRD setempat, Asep Noordin, telah mendorong percepatan implementasi Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) dan pengadaan kapal pembersih laut. Langkah ini diambil untuk menjaga kebersihan laut dan meningkatkan daya tarik pariwisata di daerah tersebut.
Solusi Pengelolaan Sampah yang Terpadu
Asep Noordin menggarisbawahi bahwa pengelolaan sampah yang baik dapat menjadi sumber pendapatan baru, seperti yang terjadi di Banyumas. Melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), sampah dapat diolah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) untuk keperluan industri. Alokasi anggaran sebesar 3% dari APBD untuk pengelolaan sampah juga menjadi sorotan penting yang harus dilaksanakan setiap daerah sesuai arahan presiden.
Pemerintah Kabupaten Pangandaran juga ditekan untuk memperkuat infrastruktur kelembagaan dan upaya mitigasi penanganan sampah. DLHK diminta untuk memperhatikan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara lebih intens. Semua pihak, termasuk pelaku jasa wisata air, diharapkan aktif dalam menjaga kebersihan laut dan pantai Pangandaran.
Proyeksi TPA dan Beach Clean Machine
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, Kabupaten Pangandaran telah merencanakan tiga titik lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di beberapa wilayah. Asep menegaskan pentingnya TPA tidak menerima sampah medis dan harus melalui pengolahan khusus. Selain itu, untuk menjaga kebersihan pantai, DPRD mendorong pengadaan Beach Clean Machine agar proses pembersihan pasir pantai dapat dilakukan dengan lebih efisien.
Dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan penanganan sampah di Pangandaran dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini tidak hanya akan menjaga keindahan alam, tetapi juga mendukung perkembangan sektor pariwisata di daerah tersebut.
