Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin, mengkritisi pernyataan kontroversional yang membuat kesimpangsiuran terkait krisis pasokan batu bara bagi PLN. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/BUMN, yang dianggap bertentangan dengan fakta lapangan.

Pernyataan Kontroversial

Dalam ungkapannya, Bahlil Lahadalia mengklaim bahwa krisis pasokan batu bara bagi PLN secara nasional telah selesai pada bulan April 2022. Namun, hal ini langsung dibantah oleh Zainal Arifin Mochtar yang menyoroti ketidakkonsistenan data dengan realitas yang ada di lapangan.

Kritik dari Zainal Arifin Mochtar

Zainal Arifin Mochtar menekankan pentingnya kejelasan informasi atas pernyataan yang disampaikan oleh pejabat negara. Dalam hal krisis pasokan batu bara, konsistensi data dan fakta lapangan menjadi hal yang sangat vital untuk dipertimbangkan.

Selain itu, Zainal Arifin juga menyoroti dampak dari pernyataan yang kontradiktif terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketidakselarasan antara pernyataan resmi dan kenyataan yang terjadi di lapangan dapat menimbulkan keraguan dan kebingungan yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.