Pada tanggal 4 Maret 2026, Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia menyelenggarakan kuliah tamu yang membahas isu Reformasi Sektor Keamanan. Acara ini hadir dalam format diskusi terbuka dan mengupas secara mendalam mengenai “Pola Karir dan Profesionalisme Militer”. Tiga narasumber diundang, yaitu Dr. rer. pol. Aditya Batara Gunawan selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Beni Sukadis, M.Si. dari Lesperssi, dan Yudha Kurniawan, M.A. dari Laboratorium Politik Terintegrasi Universitas Bakrie. Tujuan dari diskusi ini adalah membuka wawasan tentang peran militer dalam demokrasi Indonesia, serta menyoroti dinamika pola karir militer dan pengaruhnya pada hubungan sipil–militer.
Aditya Batara Gunawan membedah bagaimana sistem politik yang sekarang, terutama kepemimpinan populis, ikut menentukan arah karir militer di Indonesia. Ia menilai bahwa penempatan dan promosi posisi strategis dalam TNI tidak lepas dari persaingan antara profesionalisme berbasis merit dan peran relasi personal yang terbangun di internal organisasi militer. Di bawah rezim populis, proses politik cenderung lebih mengutamakan kedekatan antara pejabat politik dengan pejabat militer, sehingga dapat menciptakan standar ganda dalam pengisian jabatan kunci. Konsekuensinya, Aditya memperingatkan bahwa sistem kontrol dan keseimbangan (check and balance) yang seharusnya dijalankan oleh institusi sipil bisa menjadi rapuh dan tidak optimal dalam mengawasi jalannya karir militer.
Isu lain yang turut mengemuka adalah tentang batas ideal keterlibatan sipil dalam promosi perwira TNI, terlebih pada penunjukan Panglima TNI. Melalui perbandingan dengan negara-negara lain, Aditya dan Yudha menyoroti perbedaan mekanisme antara demokrasi satu dan lainnya. Beberapa negara menetapkan persetujuan legislatif sebagai syarat penunjukan pimpinan militer, namun ada pula yang membebaskan eksekutif secara penuh, bahkan seperti di Inggris, tidak ada syarat persetujuan parlemen. Hal ini menunjukkan tidak ada formula tunggal dalam urusan hubungan sipil–militer, walaupun norma demokrasi tetap jadi rujukan.
Dalam diskusi, Beni Sukadis menekankan pentingnya pembangunan profesionalisme militer, dengan menegaskan bahwa militer yang profesional adalah mereka yang punya pendidikan baik, kesejahteraan matang, dan sistem persenjataan modern. Perubahan besar telah terjadi sejak masa Reformasi, seperti pemisahan TNI dari Polri dan hadirnya UU Pertahanan serta UU TNI yang menempatkan militer keluar dari arus politik praktis. Namun, dalam praktiknya, promosi jabatan jenderal di TNI kerap kali masih diwarnai dengan pertimbangan jaringan dan kedekatan, yang menyebabkan meritokrasi belum sepenuhnya terwujud dalam sistem perwira tinggi TNI.
Beni juga menjelaskan bahwa rotasi jabatan Panglima TNI tidak selalu berpedoman pada rotasi matra secara formal, seperti saat Jenderal Moeldoko digantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang sama-sama dari Angkatan Darat. Hal ini menggambarkan bahwa pertimbangan politik masih kuat dalam proses suksesi pimpinan tertinggi TNI, bahkan lebih dominan daripada regulasi tertulis atau tradisi institusional.
Yudha Kurniawan mengangkat isu lebih teknis, yaitu tantangan struktural dalam pola karir TNI saat ini. Menurut riset yang ia lakukan, untuk naik ke posisi Brigadir Jenderal dibutuhkan waktu puluhan tahun, sekitar 25 hingga 28 tahun masa dinas. Namun fakta di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara jumlah perwira dan ketersediaan jabatan, sehingga terjadi ‘penumpukan’ perwira tinggi yang berdampak pada stagnasi karir. Kondisi ini makin berat akibat terbatasnya lembaga pendidikan militer, hambatan promosi, ketimpangan kualitas SDM sejak rekrutmen, juga kekurangan alokasi anggaran dan sarana pelatihan. Fenomena ini selanjutnya mempengaruhi pola regenerasi kepemimpinan dan pengelolaan karir di lingkungan TNI.
Kehadiran kuliah tamu ini memberi ruang bagi mahasiswa untuk melihat permasalahan reformasi keamanan Indonesia dengan kacamata multidisipliner, khususnya terkait hubungan sipil–militer dan pencapaian profesionalisme militer di era demokrasi. Diskusi yang mempertemukan akademisi, peneliti, hingga praktisi ini diharapkan mampu menjadi inspirasi untuk berpikir kritis mengenai persoalan membangun profesionalisme militer sembari tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dalam pertahanan nasional.
Pentingnya topik ini semakin nyata di tengah kekhawatiran sebagian kalangan terhadap gejala kemunduran demokrasi atau democratic backsliding di Indonesia. Peran serta militer dalam urusan sipil kian mendapat sorotan dan kritik, meskipun pada dasarnya, relasi sipil–militer adalah proses dua arah. Keseimbangan dalam relasi tersebut ditentukan oleh kemampuan sipil menetapkan batas kewenangan militer, serta kecakapan militer menahan diri dari intervensi politik. Namun, kekuatan kontrol sipil yang terlalu besar pun berpotensi menimbulkan masalah baru, terutama ketika berhadapan dengan kebutuhan internal militer dalam pengelolaan karir dan promosi. Penataan sistem karir perwira semestinya didekati secara organisasional, bukan politis, sebagaimana lumrah diterapkan di banyak negara demokrasi.
Sumber: Diskusi Pola Karir Dan Profesionalisme Militer Soroti Tantangan Reformasi TNI Dan Dinamika Hubungan Sipil–Militer Di Indonesia
Sumber: Diskusi Pola Karir Dan Profesionalisme Militer Soroti Tantangan Reformasi TNI Dan Dinamika Hubungan Sipil–Militer Di Indonesia
