Sebuah foto surat perjanjian beredar yang menampilkan Surat Perjanjian antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalasan, Sleman, DIY. Surat itu meminta penerima manfaat untuk merahasiakan kejadian yang terjadi jika terjadi keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Surat tersebut sesuai dengan alamat yang tertera dan berlokasi di Kalasan, Sleman. Dalam surat tersebut, SPPG ditunjuk sebagai pihak pertama dan penerima manfaat sebagai pihak kedua. Surat tertanggal 10 September 2025 tersebut mengikat kedua belah pihak dalam tujuh poin kesepakatan yang berisi waktu dimulai dan durasi kerja sama, mekanisme pelaksanaan MBG, dan ketentuan penggantian atau pembayaran jika alat makan hilang. Salah satu poin menegaskan bahwa pihak kedua berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi dalam kasus keracunan atau kejadian luar biasa lainnya terkait MBG. Pemerintah daerah menanggapi surat tersebut dengan menyatakan bahwa keterbukaan informasi lebih diutamakan daripada merahasiakan kasus keracunan, karena hal itu akan membatasi evaluasi program yang dilakukan. Solusi terbaik yang diusulkan adalah mencegah agar kasus keracunan MBG tidak terulang. Sekretaris Daerah Sleman juga menyatakan perlu klarifikasi langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program MBG.
