Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, meminta kuasa hukum aktivis Delpedro Marhaen, Maruf Bajammal, untuk bersikap jentelmen dalam menghadapi proses hukum yang menimpa aktivis tersebut. Permintaan ini disampaikan sebagai respons terhadap pernyataan Maruf yang menyebutkan bahwa tim kuasa hukum Delpedro tidak dapat bersikap jentelmen karena proses penangkapan kliennya tidak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Yusril menegaskan bahwa perlawanan harus dilakukan dengan cara yang jentelmen, melalui jalur hukum dengan adu argumen secara konstruktif dengan pihak berwenang, termasuk polisi, penyidik, dan jaksa. Apabila terdapat perbedaan pendapat, maka langkah selanjutnya adalah menghadapi persidangan.
Menurut Yusril, jika pihak kuasa hukum Delpedro merasa bahwa penangkapan yang dilakukan tidak sesuai hukum, maka langkah yang tepat adalah melawan melalui proses hukum yang berlaku. Dengan berpartisipasi aktif dalam proses hukum, rakyat dapat menilai argumen yang lebih meyakinkan antara pihak terdakwa dan pihak penegak hukum. Sebelumnya, kuasa hukum Delpedro, Maruf Bajammal, menanggapi pernyataan Yusril dengan menyatakan kesulitan untuk bersikap jentelmen karena penangkapan yang dianggap tidak sah. Tim kuasa hukum Delpedro juga meminta agar pemerintah mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat dalam penangkapan aktivis tersebut.
Polda Metro Jaya sebelumnya telah menangkap enam tersangka yang diduga terlibat dalam aksi penghasutan dan penyebaran informasi elektronik yang memicu kerusuhan dalam aksi unjuk rasa, termasuk Delpedro Marhaen. Delpedro dituduh menghasut pelajar dan anak-anak untuk melakukan aksi kerusuhan di berbagai lokasi unjuk rasa. Keseluruhan proses ini menunjukkan kompleksitas hukum dan tuntutan untuk bersikap jentelmen dalam menghadapi kesulitan yang dihadapi.
