DPD RI melakukan pemangkasan tunjangan anggota DPR yang dinilai terlalu besar setelah mendapat kritikan tajam dari masyarakat. Sebelumnya, pendapatan anggota DPR mencapai Rp100 juta per bulan, namun kini telah dipangkas menjadi sekitar Rp65 juta. Keputusan ini diambil setelah rapat pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Langkah ini merupakan respons atas tuntutan keras masyarakat setelah demo besar-besaran. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa pemangkasan dilakukan setelah evaluasi terhadap pengeluaran yang dianggap tidak mendesak, seperti biaya langganan, listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, dan tunjangan transportasi. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menyelaraskan pendapatan anggota DPR dengan kebutuhan konstitusional dan merespons tuntutan masyarakat. Anggota DPR sekarang akan menerima gaji pokok sebesar Rp4.200.000 per bulan setelah dipangkas. Hal ini merupakan langkah konkret DPR dalam mendengarkan aspirasi publik terhadap fasilitas anggota DPR yang dinilai mewah.
