Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa alias Cak Imin mendorong agar dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tunjangan anggota DPR yang membuat kecemburuan sosial di masyarakat. Tak hanya DPR, Cak Imin mengatakan evaluasi serupa juga harus dilakukan oleh lembaga legislatif lainnya yakni DPD dan MPR maupun oleh pemerintahan. “Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi sekaligus mereformasi diri masing-masing,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan. “Semua lembaga saya kira baik legislatif maupun eksekutif untuk benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas,” imbuhnya. Cak Imin menjelaskan evaluasi itu tidak hanya ditujukan bagi tunjangan rumah yang menjadi tuntutan masyarakat. Melainkan juga kepada seluruh tunjangan yang membuat kecemburuan sosial. “Tunjangan rumah. Semua-semua dievaluasi. Semuanya bersifat menghasilkan kecemburuan dievaluasi,” tuturnya. “Hari ini enggak ada yang bisa ditutupi. Semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat.”
