Setelah gelombang demonstrasi mahasiswa yang dilaksanakan pada 25 Agustus, kali ini giliran buruh yang akan menggelar aksi serupa pada 28 Agustus 2025. Pemerintah menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang, namun perusakan dan provokasi tidak memiliki tempat dalam demokrasi.
Menyikapi rencana demo buruh dan elemen masyarakat tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, memberikan peringatan agar para pengunjuk rasa tidak melakukan tindakan anarkis seperti merusak fasilitas umum. Ia menegaskan bahwa perusakan fasilitas umum merupakan pelanggaran hukum yang tidak dapat diterima.
Hasan Nasbi juga mengingatkan bahwa aksi demonstrasi bisa berpotensi menjadi anarkistis, dan aspirasi buruh atau masyarakat sebaiknya disampaikan melalui jalur yang damai. Dia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi dengan cara merusak hanya akan merugikan kepentingan publik.
Pemerintah memiliki komitmen kuat dalam memenuhi hak-hak buruh, dan Hasan Nasbi menjelaskan bahwa aspirasi buruh dan masyarakat telah disampaikan kepada DPR RI. Dia menegaskan bahwa demo adalah cara yang sah untuk menyampaikan aspirasi, namun perlu dihindari segala bentuk tindakan yang mengganggu ketertiban dan merugikan kepentingan orang lain.
