Indonesia saat ini memasuki masa kritis, menurut Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan. Krisis fiskal menjadi isu utama yang mengarah pada ketegangan sosial di beberapa daerah, terutama dengan adanya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara besar-besaran. Menurut Anthony, kondisi keuangan negara sedang dalam keadaan kritis, dan langkah-langkah pemerintah pusat, terutama Kementerian Keuangan, terkesan tidak cukup dalam menyelesaikan akar permasalahan fiskal. Transfer dana ke daerah yang dipotong Rp50,5 triliun pada Februari 2025 juga mendesak daerah untuk mencari pendapatan tambahan, yang pada akhirnya dapat memicu ketidakstabilan politik dan sosial.
Utang negara yang meningkat selama sepuluh tahun terakhir, terutama di bawah pemerintahan Jokowi dan Sri Mulyani, dianggap sebagai akar permasalahan utama. Utang pemerintah meningkat drastis dari Rp2.609 triliun pada 2014 menjadi Rp8.680 triliun pada akhir 2024, yang berdampak pada kenaikan beban bunga utang dan tekanan terhadap APBN. Semakin tingginya beban bunga utang membuat penerimaan pajak negara hampir seluruhnya digunakan untuk membayar utang, menurut Anthony. Situasi ini menciptakan ketidakseimbangan yang signifikan dalam keuangan negara dan membutuhkan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi krisis fiskal yang sedang dihadapi.
