Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkap dua risiko besar yang terkait dengan proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Dadan, risiko keracunan makanan di MBG lebih tinggi daripada risiko penyalahgunaan anggaran. Meskipun demikian, pihaknya telah mengambil langkah mitigasi untuk mencegah korupsi anggaran MBG dengan menyimpan anggaran di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan menggunakan virtual account untuk penyaluran dana.
Pagu anggaran untuk bahan baku dan operasional MBG ditetapkan berdasarkan penggunaan atau harga pasar. Dadan juga menegaskan bahwa penyalahgunaan anggaran untuk MBG telah terkontrol lebih baik. BGN bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menindak mitra yang mencoba menaikkan harga. Program MBG juga tidak hanya bertujuan untuk pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi baru di tingkat masyarakat.
Data BGN menunjukkan, hingga pertengahan Agustus 2025, telah didirikan 5.905 dapur MBG atau SPPG yang melayani sekitar 20,5 juta penerima manfaat. Dapur-dapur ini didirikan melalui kolaborasi dengan pengusaha lokal, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat tanpa menambah beban pada APBN 2025. Investasi yang terserap dari masyarakat untuk membangun infrastruktur dapur diperkirakan mencapai Rp12 triliun.
