Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi, mengungkapkan bahwa pembebasan bersyarat mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, akan dibatalkan jika yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban untuk melaporkan diri ke Balai Pemasyarakatan setiap bulan. Menurut Mashudi, Setya Novanto, yang telah divonis dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, diwajibkan untuk melapor ke Bapas terdekat setiap bulan hingga April 2029. Jika tidak mematuhi aturan tersebut, pembebasan bersyaratnya akan dicabut sesuai dengan ketentuan permen dan undang-undang yang berlaku.
Mashudi juga menjelaskan bahwa Setya Novanto mendapatkan pembebasan bersyarat setelah membayar denda dan uang pengganti atas kerugian negara yang disebabkannya. Statusnya telah berubah menjadi klien pemasyarakatan pada Bapas Bandung sejak tanggal 16 Agustus 2025. Setya Novanto dikeluarkan dari Lapas Sukamiskin Bandung dengan program bersyarat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Selain itu, Setya Novanto juga telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebagai narapidana, termasuk berkelakuan baik, aktif dalam pembinaan, menunjukkan penurunan risiko, dan telah menjalani 2/3 masa pidana. Vonis awal Setya Novanto adalah 15 tahun penjara dan denda, namun telah dipangkas menjadi 12 tahun dan 6 bulan penjara oleh Mahkamah Agung. Setya Novanto juga diwajibkan membayar uang pengganti dan dilarang menduduki jabatan publik selama beberapa tahun.
