Presiden RI, Prabowo Subianto, memberikan perhatian yang besar terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 15 Agustus. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo secara khusus mengomentari pengelolaan BUMN, termasuk aset, SDM, dan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan perusahaan plat merah tersebut.
Dengan tegas, Presiden Prabowo menyoroti gaji komisaris yang bisa mencapai Rp40 miliar setiap tahun, meskipun hanya rapat sebulan sekali. Dia juga telah memerintahkan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk menghentikan pemberian tantiem kepada direksi perusahaan BUMN yang mengalami kerugian.
Visi baru Presiden Prabowo untuk BUMN adalah orientasi pada efisiensi, keterbukaan, dan kontribusi nyata terhadap keuangan negara. Dia juga memberikan instruksi penting terkait tata kelola BUMN ke depan, mulai dari optimalisasi aset BUMN untuk mendukung APBN yang sehat hingga menekankan pentingnya kontribusi BUMN sebesar minimal US$50 miliar per tahun untuk menutup defisit APBN.
Dengan aset BUMN yang mencapai lebih dari US$1.000 triliun, Presiden Prabowo berharap BUMN bisa memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian negara. Dengan ini, Prabowo menegaskan pentingnya agar BUMN dapat berperan aktif dalam mendukung keuangan negara dan menghindari defisit APBN di masa depan.
