Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mengungkapkan delapan pesan kemerdekaan sebagai refleksi kebangsaan menjelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia pada tahun 2025. Dalam menyoroti berbagai isu di Tanah Air, GNB yang digerakkan oleh berbagai tokoh bangsa dengan latar belakang yang beragam, menyampaikan pentingnya demokrasi sebagai pondasi untuk menjaga harmoni dalam kehidupan bersama di Indonesia yang multikultural. GNB menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia harus didasarkan pada supremasi sipil, etika politik, serta sistem aturan yang baik, dengan memberikan ruang untuk para aktor politik yang memiliki integritas, kapasitas, dan komitmen kuat terhadap pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia, termasuk dalam situasi khusus di Papua.
Selanjutnya, GNB juga meminta Presiden Prabowo Subianto dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap bidang penyelenggaraan negara bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, GNB menyoroti pentingnya produk hukum dan kebijakan negara yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus didasarkan pada konstitusi, bukan pada kepentingan sesaat yang merugikan kehidupan bernegara.
Tak hanya itu, GNB juga menekankan perlunya perubahan paradigma di sektor ekonomi dan kesejahteraan, dengan meminta pemerintah untuk menerapkan pendekatan kebijakan yang lebih strategis, inklusif, dan berbasis bukti. Disamping itu, GNB juga menyoroti pentingnya perbaikan program dan kebijakan negara, seperti reformasi sistem perpajakan yang adil, perlindungan terhadap usaha rakyat kecil dan menengah, serta penegakan hukum terhadap praktik pinjaman online dan judi online yang merugikan ekonomi masyarakat.
Dengan tegas, GNB juga mencermati peran negara dalam melindungi ruang berekspresi dan hak-hak budaya warga negara, serta menegaskan pentingnya peran media massa dan jurnalis sebagai pilar demokrasi. GNB menilai bahwa media massa memiliki peran krusial dalam menyampaikan fakta dan memberikan wadah bagi ekspresi sosial, politik, dan budaya masyarakat. Selain itu, negara diharapkan dapat menjamin kebebasan pers dan keselamatan jurnalis sebagai bagian dari peradaban yang demokratis.
