Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, menyalurkan sindiran kepada Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid terkait klarifikasi pernyataannya mengenai kepemilikan tanah oleh negara. Dalam cuitan di media sosial pribadinya, Said Didu menegaskan bahwa pernyataan tersebut mencerminkan sikap seorang pejabat yang merasa memiliki kekuasaan penuh. Sebelumnya, Nusron Wahid telah meminta maaf atas pernyataannya terkait pengamanan tanah telantar seluas 100 ribu hektare yang menuai kontroversi. Dalam konferensi pers, Nusron menjelaskan bahwa pernyataannya yang keliru tidak semestinya dipahami sebagai klaim yang mutlak. Ia juga menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan pemerintah terhadap tanah terlantar adalah untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat. Semua ini menunjukkan bahwa dialog yang sehat dan saling pengertian adalah kunci untuk menyelesaikan perbedaan pandangan dalam konteks kebijakan publik.
