Pemerintah berencana melakukan upaya normalisasi harga tanah untuk membangun perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia (PKP RI), Fahri Hamzah, menjelaskan bahwa harga rumah terutama dipengaruhi oleh harga tanah yang tidak masuk akal, sehingga perlu stabilisasi oleh pemerintah. Melalui pengendalian harga tanah, Presiden Prabowo ingin memastikan akses hunian layak bagi semua orang dengan menggunakan tanah negara atau konsep sewa jangka panjang. Hal ini diharapkan dapat mengurangi harga rumah yang mahal karena faktor tanah, bukan konstruksi bangunan.
Sebagai contoh, Semen Indonesia Grup berhasil membangun rumah percontohan dengan harga Rp 50 juta, dengan biaya konstruksi hanya Rp 60 juta. Hal ini menunjukkan bahwa harga rumah yang tinggi disebabkan oleh harga tanah yang mahal. Untuk percepatan program 3 juta rumah, kolaborasi antara pemerintah, pengembang, perbankan, dan masyarakat dianggap sangat penting oleh Ketua REI 2019-2023, Paulus Totok Lusida. Faktor regulasi juga menjadi hal penting dalam menghadapi tantangan program tersebut.
Tenaga Ahli Utama dari Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office-PCO), Dedek Prayudi, menekankan pentingnya Program 3 Juta Rumah dalam membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan memastikan anggaran negara digunakan secara efisien dan berpihak pada masyarakat terbawah, Pemerintahan Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa setiap program yang diluncurkan memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Seperti program makan bergizi gratis, renovasi sekolah, cek kesehatan gratis, dan lainnya, sebagai upaya membawa kembali manfaat kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi pemerintahan saat ini.
